Surabaya, 09 Juli 2026 – Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara proaktif mengikuti hari kedua kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Langkah strategis ini diambil guna memastikan keandalan, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan aset negara serta pelaporan keuangan instansi. Keikutsertaan ini menjadi bukti nyata komitmen satker dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan asistensi yang mempertemukan berbagai satuan kerja ini bertujuan untuk mendukung penyajian laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Kegiatan asistensi pada hari kedua ini dihadiri langsung oleh Operator (GLP) serta Operator Aset Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kegiatan asistensi menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI yang secara langsung memberikan pendampingan kepada seluruh peserta. Materi yang disampaikan meliputi persiapan penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2026, rekonsiliasi data, serta penyelesaian berbagai kendala dalam pengelolaan BMN. Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi di masing-masing satuan kerja. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan dan BMN yang berkualitas serta tepat waktu.
Operator GLP Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyampaikan bahwa kegiatan asistensi menjadi sarana penting untuk menyamakan pemahaman terhadap regulasi dan teknis penyusunan laporan. “Melalui asistensi ini kami memperoleh banyak masukan yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan laporan keuangan dan pengelolaan BMN Semester I Tahun 2026 sehingga dapat disusun secara lebih akurat, tertib, dan sesuai ketentuan,” ujarnya. Selain memperkuat pemahaman, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antaroperator dari berbagai satuan kerja. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan peradilan.
Memasuki sesi akhir hari kedua, tim operator berhasil merampungkan to do list dengan hasil evaluasi yang sangat positif. Seluruh dokumen pendukung diverifikasi secara ketat agar selaras dengan standar yang berlaku. Pengadilan Agama Kabupaten Malang optimis hasil asistensi di Surabaya ini akan semakin memperkokoh pilar tata kelola keuangan dan BMN pada satuan kerja. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik.
