Malang, 9 November 2026 – Dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebijakan PANRB: Pemetaan Kompetensi Digital ASN yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, Senin (09/11/2026) pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pranata Komputer PA Kabupaten Malang, Hanum Shirotu Nida, S.Kom., M.Han., dari Ruang Kesekretariatan. Materi disampaikan oleh Fahmi Alusi, S.T., M.T.I., selaku Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah. Kegiatan ini mengangkat tema arah kebijakan nasional pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas.
Dalam pemaparannya, Fahmi Alusi menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN merupakan salah satu agenda penting dalam arah kebijakan transformasi digital pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2045, khususnya percepatan kesiapan digital melalui penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pembentukan regulasi yang adaptif. Agenda tersebut juga menjadi bagian dari RPJMN 2025–2029 melalui PP 07.10 tentang Pemerintah Digital dan KP 07.10.03 mengenai Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN. “Penguatan kompetensi digital ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Fahmi Alusi.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa kebijakan nasional menargetkan 90 persen ASN memiliki kompetensi digital optimal pada tahun 2029. Target tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi setiap instansi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital. Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian baseline kompetensi digital ASN pada tahun 2025 baru mencapai 38,7 persen. Oleh karena itu, pemetaan kompetensi diperlukan untuk mengetahui tingkat kesiapan digital ASN sekaligus menentukan arah pengembangan kompetensi yang tepat sasaran.
Keikutsertaan PA Kabupaten Malang dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam membangun aparatur yang kompeten dan berbudaya digital. Melalui pemetaan kompetensi digital, diharapkan aparatur, khususnya pengelola teknologi informasi, dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung digitalisasi layanan peradilan. Pemahaman terhadap arah kebijakan tersebut juga menjadi bekal dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Dengan demikian, PA Kabupaten Malang turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan digital yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
