e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal :

1. Pendaftaran perkara secara online,
2. Pembayaran secara online,
3. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
4. Pemanggilan secara online dan
5. Penyampaian salinan putusan secara online

Manfaat e-Court

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

Ruang lingkup e-Court

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)
3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)
4. Persidangan Online (e-Litigation)

Pengguna e-Court sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum/Advokat (Pengguna Terdaftar)
2. Pengguna Biasa (non Advokat / Pengguna Lain) dalam hal ini di ketegorikan sebagai: Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil. Untuk Pendaftaran e-Court sebagai Non Advokat (Pengguna Lain), maka pendaftar dapat datang ke Meja e-Court Ruang PTSP di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

Tata Cara Penggunaannya sebagai berikut : 

Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online

 

Tata Cara Pembuatan Gugatan Mandiri

 

Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara Secara Online

 

Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar

 

Panduan E-Court Untuk Pengguna Terdaftar

 

E-book E-Court : 

Buku Panduan E-COURT 2018

 

Buku Panduan E-COURT 2019

 

Video Pengenalan dan Pengoperasian E-Court : 

 

Dasar Hukum e-Court :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekktronik,
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
5. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang diubah dengan Perma no 7 tahun 2022.
6. Surat Keputusan KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia