Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Kepegawaian

  1. Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.7-3/99 Tentang batas usia 1ension Pegawai Negeri Sipil
  2. Badan Kepegawian Negara Nomor WK.26-30W/V.125.B/99 perpanjangan batas usia pension Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan auditor Madya dan auditor utama
  3. Peraturan Pemerintah 17 tahu 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, cacat dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara
  6. PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
  7. Surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal pad MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya untuk wilayah jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah covid-19
  8. SK SEKMA nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang petunjuk penyusunan perjanjian kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain
  9. Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya
  10. PP nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
  11. PP nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil
  12. SK KMA nomor 210/KMA/SK/VIII/202 tentang penyesuaian tunjungan kinerja berdasarkan kelas jabatan pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Umum dan Keuangan

  1. PMK RI nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transper ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya
  2. PMK RI nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021
  3. PMK RI nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan anggaran belanja atas beban pendapatan dan belanja negera dalam penanganan covid-19
  4. Keputusan Sekretaris MA RI nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penialaian kinerja pegawai di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  5. Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  6. PMK RI nomor 50/PMK.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
  7. PMK.Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
  8. PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
  9. PMK nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi pemerintah dalam rangka Program pemulihan ekonomi nasional
  10. PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata cara rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
  11. PMK nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan Dokumen dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementrian Negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
  12. PMK nomor 185/PMK.02/2020 tentang pengelolaan anggaran Dokumen dalam rangka penanganan pandemic covid-19 dan atau program pemulihan ekonomi nasional

Perencanaan IT dan Pelaporan

  1. PMK RI nomor 121/PMK.07/2020 tentang batas maksimal kumulatif deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2021
  2. PMK nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021
  3. UU RI nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonimian nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi UU
  4. PMK no or PER- 2/PB/2021 tentang Petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2021
  5. PMK nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat
  6. Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2021 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Bading pada 4 lingkungan Peradilan
  7. Surat Sesma batas waktu pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  8. SK Sekretaris MA nomor 2374/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis MA Tahun Anggaran 2020-2024
  9. Penyampaian Dokumen SAKIP
  10. PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
  11. 11 PP RI nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

IT

  1. KMA nomor 71/KMA/SK/III/2018 tentang Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan MA tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  2. KMA nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
  3. KMA nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya