Malang, 18 November 2026. Dalam rangka memastikan kelancaran administrasi dan ketepatan pembayaran belanja menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan konsultasi pembayaran belanja kontraktual (RPATA) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Junaidi Syampurno, S.H., bersama staf keuangan, Basori, S.H. Konsultasi ini dilakukan sebagai langkah koordinasi untuk memastikan proses pembayaran belanja kontraktual berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan satuan kerja dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2026.

Dalam konsultasi tersebut, jajaran PA Kabupaten Malang melakukan koordinasi terkait mekanisme dan ketentuan pembayaran belanja kontraktual melalui RPATA. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan persyaratan administrasi, ketepatan prosedur pengajuan pembayaran, serta langkah-langkah yang perlu diperhatikan menjelang batas akhir penyelesaian transaksi keuangan. Koordinasi dengan KPPN Malang menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap regulasi dan prosedur pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, potensi kendala administratif maupun keterlambatan pembayaran dapat diantisipasi sejak dini.
Kepala Subbagian Umum dan Keuangan PA Kabupaten Malang, Junaidi Syampurno, S.H., menyampaikan bahwa konsultasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib dan akuntabel. “Melalui konsultasi dan koordinasi dengan KPPN, kami berharap seluruh proses pembayaran belanja kontraktual dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai prosedur, serta memenuhi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan dokumen dan memenuhi setiap persyaratan administrasi pembayaran. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan anggaran pada akhir tahun dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Melalui kegiatan ini, PA Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Sinergi dengan KPPN Malang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran sekaligus meminimalkan kendala dalam proses penyelesaian pembayaran. Seluruh jajaran pengelola keuangan juga diharapkan senantiasa cermat dan responsif terhadap setiap ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan anggaran yang optimal, PA Kabupaten Malang terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
