Malang, 12 November 2026 – Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pemberhentian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring melalui kanal YouTube, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala PA Kabupaten Malang, Khusnul Aini, S.H., M.H., dari ruang kesekretariatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme pengawasan serta pengendalian manajemen ASN, khususnya terkait proses pemberhentian pegawai. Materi disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) II BKN, Yuwono.
Dalam pemaparannya, Yuwono menjelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, khususnya Pasal 8, melalui dua metode, yaitu preventif dan represif. Metode preventif dilakukan melalui penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi (monev), serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian. Langkah-langkah tersebut menjadi upaya pencegahan agar pengelolaan kepegawaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, instansi pemerintah diharapkan dapat meminimalkan potensi pelanggaran administratif dalam manajemen ASN.
Lebih lanjut, metode represif dilaksanakan melalui audit Manajemen ASN reguler, audit Manajemen ASN investigatif, serta pemberian tindakan administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan. Yuwono menekankan pentingnya kepatuhan setiap instansi terhadap NSPK Manajemen ASN sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang tertib dan akuntabel. “Pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN tidak hanya dilakukan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga menjadi upaya memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan manajemen ASN berjalan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan,” jelas Yuwono. Dengan demikian, pengawasan preventif dan represif memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kualitas pengelolaan ASN.
Keikutsertaan PA Kabupaten Malang dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian. Materi yang disampaikan menjadi bekal penting bagi pengelola kepegawaian dalam memastikan setiap proses pemberhentian ASN dilaksanakan secara cermat, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan PA Kabupaten Malang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta penguatan kualitas pelayanan publik.
