logo

TATA CARA PENGAMBILAN AKTA CERAI

Prosedur Pengambilan Akta Cerai   Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa di
TATA CARA PENGAMBILAN AKTA CERAI

TELESCOP

TELUSURI SURAT CERAI ORI / PALSU Baru-baru ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meluncurkan aplikasi baru bernama TELESCOP. Telescop adalah singkatan dari Telusuri Surat Cerai
TELESCOP

PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan e-Court sejak Desember 2018 hingga sekarang. Sampai akhir Juli 20
PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

2018-12-04 15:26:34  Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia secara umum masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pem
Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Anstri

Informasi jadwal sidang berikut estimasi waktu untuk pihak berperkara.

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 25

Ketua melantik 2 Hakim dari PA Watampone

Senin, 31 Agustus 2020

Bertempat di Aula Serba Guna Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Senin (31/08/2020) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Drs. Santoso, M.H. melantik para Hakim yakni  :

  1. Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.
  2. MAKMUR, M.H.

 

Kedua hakim yang dilantik tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Watampone wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang pada promosi mutasi terbaru mendapatkan tugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.