Sejarah dan Dasar Hukum


Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m2 milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com

PERNYATAAN VISI


Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat

PERNYATAAN MISI


  1. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
  2. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatana atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
  3. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
  4. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
  5. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
  6. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmerking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
  7. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
  8. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
  9. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama.Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama.Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunan anggaran (DIPA).

Informasi Lainnya


Artikel Lainnya


Sms Layanan


  • Pengadilan Agama
    Kab Malang

    Jl.Raya Mojosari 77 Kepanjen Kabupaten
          Malang Jawa Timur Indonesia
    pa.kab.malang@gmail.com
    0341-399192
    0341-399194
    08123321525

      

      

       
  • Hubungi Kami